PRABOWO MENYEBUT INDONESIA MENJALANKAN EKONOMI YANG BODOH

Staf khusus Presiden Ahmad Erani Yustika menyoroti pernyataan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang menyebut bahwa pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kaal saat ini sedang mejalani praktik ekonomi kebodohan alias the economics of stupidity.

Menurut Erani, perkara yang di ungkapkan Prabowo adalah perkara using  dan data yang di ungkapkan dalam pidato itu adalah data yang valid. “Saya kira public saat ini menghendaki ide-ide yang lebih segar dengan data yang valid. Bukan menyodorkan perkara using yang terbukti bersandar kepada data yang menyimpang,”ujar Erani. Erani pun membicarakan sejumlah indicator yang di gunakan oleh Prabowo di dalam argumentasinya tersebut.

1 . Kekayaan Indonesia hilang 300 miliar dollar AS

Dalam pidatonya di lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Kamis (11/10/2018) itu, Prabowo menyebut, indicator pertama bahwa Indonesia sedang menjalankan ekonomi kebodohan adalah sejak 1997 hingga 2014, kekayaan Indonesia yang hilang dan di nikmati orang asing mencapai 300 miliar dollar Amerika Serikat.

Menurut Prabowo, hal itu menyebabkan Indonesia hanya memiliki sedikit cadangan kekayaan Nasional. Menurut Erani, pernyataan Prabowo itu sebenar nya tidak sepenuhnya melesat. “Periode tersebut memang memunculkan banyak persoalan terkait ketimpangan dan kemandirian ekonimi warisan masa sebelumnya. Bahkan pada 2013 dan 2014 merupakan puncak ketimpangan pendapatan,”ujar Erani.

“Saya kira Prabowo ,bisa mendapatkan konfirmasi perkara ini secara otentik dari presiden masa itu,”lanjut dia. Namun dia menjelaskan semenjak Jokowi menjadi Presiden, pemerintah mengkorekksi keadaan itu. Hal itu terbukti dari capaian pemerintah saat ini, salah satunya kepemilikan 51 persen saham Freeport. Selain itu, Blok Rokan yang merupakan penghasil minyak terbesar juga telah di kelola oleh pertamina 100 persen.

Data dari Laporan Investasi Dunia UNCTAD menyebutkan, persentase rata-rata penanaman modal asing langsung di Indonesia terhadap total PMTB pada kurun 2005-2010 dan 2011-2016 tidak pernah lebih dari 6 persen alias hanya berkisar 5,6 persen d an 5,7 persen.

Jika di bandingkan dengan Vietnam, besarannya bahkan empat kali lipat lebih besar dari Indonesia dengan persentase sebesar 20,4 persen pada 2005-2010 dan 23,2 persen pada 2011-2016. Adapun, Malaysia persentase mencapai 13,6 persen dan 14 persen. “jadi tidak benar juga jika asing manguasai Indonesia,”kata Erani.

2 . Fenomena kekurangan gizi

Prabowo dalam pidatonya juga menyebut masih adanya kasus anak kekurangan gizi di Indonesia adalah salah satu indicator pemerintah manjalankan ekonomi kebodohan. Mengutipdata Bank Dunia, Prabowo menyebut bahwa 1 dari 3 anak Indonesia berusia di bawah lima tahun mengalami stunting atau pertumbuhan yang tidak sempurna.

Erani menegaskan, sejak awal 2015, pemerintah Jokowi-Kalla berupaya melepaskan persoalan stunting dengan mengambil beberapa langkah strategis. Pertama, meningkatkan anggaran kesehatan menjadi 5 persen dari APBN, sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

“Itu di ketahui saja, pada periode sebelumnya, anggaran kesehatan itu hanya berkisar antara 2,5-3,5 persen saja,”ujar Erani. Kedua, program pencegahan setunting pada anak di bawah dua tahun menurun dari 32,9 persen 2014 menjadi 28,8 persen 2018.

Ketiga, dalam penanganan gizi buruk, pemerintah melaksanakan program perbaikan gizi ibu hamil kurang energy kronis (KEK) dengan pemberian makanan tambahan (PMT). Hasilnya, secara nasional, cakupan ibu hamil KEK mendapat PMT tahun 2017 adalah 82,83 persen. Artinya, sudah memenuhi target Resntra tahun 2017, yaitu 65 persen.

Keempat, program pemerintah mendorong agar bayi baru lahir dapat menyusu dini, mendapat ASI eksklusif dan vitamin A. hasilnya, secara nasional persentase bayi baru lahir yang mendapat inisiasi menyusu dini (IMD) sebesar 73,06 persen. Artinya, melampaui target Renstra 2017, yaitu 44 persen.

Hasilnya, cakupan bayi mendapat ASI eksklusif sebesar 61,33 persen telah melampaui target Renstra, yaitu 44 persen dan cakupan pemberian vitamin A pada balita 6-59 bulan di Indonesia berdasarkan Pemantauan Status Gizi 2017 adalah 94,73 persen.

“Artinya apa? Masalah stunting dan gizi buruk memang belum tuntas, tetapi pemerintah terus bekerja keras melalui berbagai program dan komitmen anggaran. Dalam empat tahun terakhir, sudah kelihatan hasilnya,”ujar Erani.

3 . Sumber daya alam di kuasai swasta

Prabowo mengatakan bahwa produksi sumber daya alam dikuasai oleh sector swasta dan sebagian besar tidak di nikmati oleh masyarakat. Misalnya, jutaan hektar tanah di kuasai oleh pengusaha swasta, lalu ,mereka bawa uangnya ke luar negeri.

“Informasi itu betul. Itu akibat kebijakan yang di aambil sejak hir 1960-an sampai 2014. Saat ini, presiden Jokowi tidak memberi konsesi lahan lagi untuk korporasi,”ujar Erani. Pemerintah hanya memberikan lahan kepada masyarakat yang tak memiliki lahan, khususnya yang tinggal di sekitar hutan. Program ini masuk ke dalam program prioritas nasional, yakni Reforma Agraria dan perhutanan Sosial.”Ini yang menyebabkan Rasio Gini sudah turun menjadi 0,38 pada  2018,”ujar Erani.