PARTAI GOLKAR MINTA DPP PATUHI HUKUM

Dijelaskan oleh anggota dewan pakar partai Golkar yaitu Zainal Bintang telah mengatakan bahwa semestinya Ketua DPR RI yaitu Setya Novanto telah mematuhi fakta integritas partai yang telah menginstruksikan seseorang pengurus untyk mundur saat tersangkuat dalam kasus pidana

Dan dikarenakan oleh karena itu zainal menyayangkan tentang langkah dewan pimipinan pusat (DPP) yang mempertahakan novanto yang terlihat jelas sudah melangar etika dan juga lari dari tanggung jawab tugasnya namun masi mempertahankan novanto sebagai ketua umum Golkar dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan juga mesti telah mendekam di balik jeruji tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ini sudah tidak sesuai dengan etika hukum dan tidak sesuai dengan yang ada di undang-undang

Dijelaskan oleh zainal bahwa  padahal ada fakta integritas yang di tandatangani yang telah mengatakan bajwa poin ke neam bila ada yang terlibat kasus pidana harus di berhentikan mengundurkan diri kenapa DPP menutup mata? Kenspa juga tidak mengunakan komitmen tersebut? ujarnya dalam sebuah diskusi di menteng di Jakarta pusat pada hari rabu sabtu (25/11/2017

Diberitakan bahwa dia pun telah menilai DPP telah menilai seolah menggiring partai agar mempertimbangkan kembali ke faktor praperadilan yang di ajukan oleh novanto dijelaskan oleh dirinya bhawa menurut dia jika merujuk fakta integritas partai dan semstinya DPP melakukan pendesakan Novanto untuk Mundur dari Ketua Umum Golkar dan juga Ketua DPR

Dijelaskan oleh Zainal telah mengatakan bahwa partai besar seperti halnya partai Golkar yang sebaiknya tidak berlindung di baik fomalitas hukum dan juga menafikan hujatan masyarakat karena di anggap menyandera DPR

Diejlaskan oleh zainal bahwa partai besar seperti golkar tidak bisa melakukan teronosan dengan mengiukuti aspirasi masyarakat hukum yang formal legalistic ,ada hukum susial yang basisnya etika moral ujarnya