SEDERHANA UNTUK MEMAHAMI POLEMIK FREEPORT

SEDERHANA UNTUK MEMAHAMI POLEMIK FREEPORT

BUNDAPOKER

Dalam surat tersebut Freeport belum setujui pengajuan divestasi saham yang dilakukan pemerintah,perusahaan induk PT Freeport Indonesia Freeport McMoran telah melayangkan surat ke pemerintah Indonesia.

Salah satunya divestasi saham yang dilakukan hingga kontrak karya berakhir yaitu 2021,Presiden Freeport McMoran Richard Adkerson mengatakan pihaknya telah menerima pernyataan posisi pemerintah terkait dengan divestasi pada tanggal 28 September 2017.

Sesuai dengan Pasal 31 dari KK menyatakan persetujuan ini harus berjangka waktu 30 tahun sejak tanggal penandatangan persetujuan dilakukan dengan ketentutan bahwa perusahaan berhak mengajukan permohonan perpanjangan dua tahun berturut-turut untuk masa jabatan tersebut yang tunduk pada persetujuan pemerintah,dia menilai Freeport memiliki hak kontrak untuk beroperasi sampai 2041.

Sedangkan untuk angka divestasi sebesar 51% sudah menemui kesepakatan dari kedua belah pihak,menurutnya yang masih menjadi pembahasan saat ini adalah jangka waktu rampungnya divestasi.

Dalam kontrak karya yang ditandatangani PT Freeport  Indonesia dan pemerintah pada tahun 1991,perusahaan itu diwajibkan melakukan divestasi saham hingga 51% kepada pihak Indonesia secara bertahap selama 20 tahun,dia menambahkan pemerintah hanya menuntut hak sesuai kontrak karya yang ditandatangani kedua pihak.

Jika nantinya pemerintah Indonesia dapat memiliki 51 % divestasi saham PTFI melalui pembelian oleh badan usaha pemerintah akan memegang kendali penuh,namun hingga 2011 baru 9,36% saham PTFI yang sudah didivestasikan ke pemerintah dari seharusnya 51%.

Divestasi saham 51 %,berdasarkan pasal 24 ayat 2 Kontrak Karya saham tersebut divestasi merupakan implementasi atas kewajiban divestasi PTFI,pemerintah meminta perundingan divestasi 51% saham Freeport harus diselesaikan pada 31 Desember 2017.

Freeport telah mengusulkan agar divestasi awal berlangsung segera mungkin melalui IPO dan divestasi penu berlangsung secara bertahap selama periode tahun mirip dengan jangka waktu yang direnungkan di bawah regulasi pemerintah,Freeport pun menanggapi usulan ini yakni sepakat untuk membahas dengan pemerintah mengenai penyelesaian divestasi.

Penilaian adalah dengan menghitung manfaat yang akan terjadi diperoleh samapi 2021 sejalan dengan berakhirnya kontrak karya di Indonesia pada 2021,pemerintah menghitung manfaat kegiatan usaha pertambangan sampai 2021 saja.

Freeport telah mendapatkan opini hukum dari orang Indonesia penasihat yang mendukung haknya sampai 2041,selanjutnya Freeport telah berinvestasi USD 14 miliar sampai saat ini dan berencana menginvestasikan USD 7 miliar tambahan investasi tambang bawah tanah proyek sampai tahun 2021 yang menguntungkan operasi tersebut melalui 2041.

Pemegang saham internasional Freeport tidak akan menerima transaksi apapun itu yang mana tidak mencerminkan nilai keadilan dalam berusaha berdasarkan hak kontrak kami sampai tahun 2041,pemerintah telah menyetujui rencana jangka panjangnya sampai tahun 2041 melalui AMDAL dan pengajuan dokumen lainnya.

Divestasi lewat saham baru,menurut kontrak karya Pasal 24 ayat 2.e divestasi dapat dengan penerbitan saham baru,pemerintah mengatakan divestasi dilakukan dengan menerbitkan saham baru oleh PTFI yang seluruhnya akan diambil alih oleh peserta Indonesia.

Penerbitan saham baru akan membutuhkan investasi yang lebih besar oleh peserta Indonesia mencapai 51% dan akan menghasilkan over kapitalisasi PTFI dan struktur modal yang tidak efisien,tanggapannya Freeport akan melakukan divestasi melalui penjualan saham yang dimiliki oleh FCX dan PT mitra joint venture dan akan membahas kapitalisasi PTFI untuk memastikan bahwa perusahaan dapat melakukan investasi modal di masa depan.

Divestasi saham sampai 2041,Freeport harus menyimpulkan perjanjian partisipasi dan kesepakatan lainnya serupa dan atau terkait dengan pengaturan yang ada dengan Rio Tinto sebelumnya divestasi dilakukan,setelah divestasi pemerintah harus memperoleh haknya secara keseluruhan yaitu 51%.

Freeport telah memberi tahu Rio Tinto tentang persyaratan divestasi sehingga pemerintah akan memperoleh hak atas 51 % dari area produksi namun Freeport dan mitranya akan melakukan divestasi tersebut atas dasarnya nilai pasar wajar bisnisnya samapi 2041,Freeport pun meminta pemerintah menyetujui kesepakatan penyertaan dengan Rio Tinto..