JAWA BARAT MEMBUTUHKAN 1,2 KUADRILIUN UNTUK MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan provinsi ini membutuhkan Rp 1,2 kuadriliun (US $ 85,10) untuk meningkatkan infrastruktur selama masa lima tahun.
Dia mengatakan pada hari Rabu di Jakarta bahwa provinsi membutuhkan sumber daya keuangan alternatif untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur karena anggaran daerah tahunan tidak akan mampu menutupi biaya konstruksi proyek.
"Di Bandung saja, kami membutuhkan sekitar Rp 60 triliun, sementara kami memiliki 200 kota dan kabupaten di Jawa Barat," kata Emil seperti dikutip oleh kontan.co.id setelah menghadiri Forum Investasi Mandiri 2019.
Dia mengatakan pemerintah Jawa Barat akan menetapkan setidaknya tiga skema pembiayaan untuk proyek-proyek infrastruktur - menerbitkan obligasi daerah, skema kemitraan swasta publik (PPP) dan pinjaman dari bank pembangunan daerah.
Pemerintah Jawa Barat sedang berkonsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai rencana untuk menerbitkan obligasi kota untuk melihat berapa banyak yang dapat dikumpulkan dari instrumen, gubernur menambahkan.
Dia mengatakan hasil dari penerbitan obligasi akan digunakan untuk membiayai pembangunan berbagai proyek seperti jalan desa, jembatan dan bandara.
Pemerintah Jawa Barat juga akan mengundang sektor bisnis untuk terlibat dalam proyek-proyek PPP, yang pada awalnya akan fokus pada sektor pendidikan sebelum diperluas ke proyek-proyek yang lebih rumit, katanya.
Dia mengatakan bank milik daerah memiliki kapasitas besar untuk membiayai infrastruktur di daerah.
“Mereka belum melihat kami [pemerintah daerah] sebagai konsumen mereka. Bahkan, kami bisa menjadi konsumen yang hebat karena kami memiliki sejumlah besar uang [dialokasikan dalam anggaran daerah], ”tambahnya.






0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.