PAYUNG HUKUM HARUS ADA MENGENAI USULAN DANA KELURAHAN

PAYUNG HUKUM HARUS ADA MENGENAI USULAN DANA KELURAHAN

BUNDAPOKER

Hal itu disampaikan saat mereka bertemu dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu,sejumlah wali kota meminta dana yang diperuntukkan bagi keluarahan,sebab belum ada aturan atau payung hukum yang mengatur tentang pemberian dana dari Pemerintah Pusat ke kelurahan,meski sudah didengar Presiden pemerintah belum putuskan menyetujui atau menolak usulan itu.

Namun untuk aplikasinya belum bisa dilakukan dalam waktu dekat,menurut Pramono usulan dari sejumlah wali kota tetap akan dipertimbangkan oleh Presiden Jokowi.

Jawa Barat pada hari Senin kemarin,sebelumnya kucuran dana untuk kelurahan diusulkan oleh sejumlah Wali Kota saat bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor,nantinya besaran dana tersebut disesuaikan dengan masing-masing karakater dan persoalan di setiap daerah.

Misalnya dengan membuat kebijakan untuk mengalokasikan dana kelurahan seiring telah adanya dana desa,oleh sebab itu Airin dan para Wali Kota lainnya meminta pemerintah pusat turun tangan membantu.

Airin mengatakan beliau berpikir bahwa dana desa itu juga termasuk dana kelurahan ternyata yang ini bisa menjadi salah satu solusi untuk bisa membantu dana kelurahan.